Banda Aceh. Gureacehnews. Tokoh pendahulu Aceh memiliki generasi tangguh menghadapi era perubahan yang terus bergerak dari masa ke masa, kelak diinskripkan sebagai Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh. Dari titik ini, tugu komitmen menempatkan SDM sebagai prioritas pembangunan, pelan-pelan dibangun.”
Tak bisa dinafikan bahwa Kota Pendidikan Darussalam adalah persembahan maha karya para pendahulu Aceh. Di situ, dua universitas termasyhur yaitu Unsyiah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), kini berganti jubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, lahir dan menjadi ikon nusantara. “Ini adalah karya besar tokoh-tokoh pendahulu Aceh di bidang pendidikan,” kata Nova Iriansyah, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh.
Sebagai “Jantung Hatinya Rakyat Aceh”, Unsyiah dan UIN harus mampu pula menyuguhkan SDM yang memiliki karakter keacehan, keislaman dan keindonesiaan secara politik. Harapannya, kelak generasi Aceh mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan berkolaborasi sebagai karakter yang diperlukan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.
Pemerintah Aceh periode 2017-2022, kata Nova Iriansyah, sudah berupaya mengaktualisasi harapan itu dengan memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan sebagai salah satu dari 15 program unggulan yang diberi nama “Aceh Carong”. “Program ini diharapkan dapat mengakselerasikan target capaian pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan target nasional,” ungkap Nova Iriansyah.
Dari dasar pemikiran inilah maka peringatan Hardikda ke-59 tahun 2018 mengambil tema “Aceh Carong Menuju Era Industri 4.0.” Dan, momentum ini dijadikan wahana evaluasi terhadap berbagai program pendidikan yang sudah dijalankan.
Pelaksana Gubernur Aceh ini menilai, pendidikan merupakan satu fondasi terpenting dalam sebuah bangsa. Karena itu, hampir semua negara menjadikan isu pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan bangsa. Pemerintah Aceh telah memasukkan isu pendidikan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2017-2022.
Dokumen tersebut, katanya, menunjukkan tekad pemerintah Aceh untuk menyediakan layanan pendidikan yang relevan dan bermutu sehingga menghasilkan lulusan berdaya saing dan memiliki karakter akhlakulkarimah.
Untuk mencapai target sasaran tersebut, tentu semua pihak harus terlibat secara terintegrasi, seperti; Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Dayah, BAPPEDA Aceh, Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Lembaga Perguruan Tinggi dan seluruh komponen masyarakat lainnya.
Pemerataan Akses Pendidikan
Pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tegas Nova Iriansyah, mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan jenjang pendidikan. Dalam menyikapi regulasi tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas koordinasi antarjenjang pemerintahan sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi lebih sinergi.
“Kita harus terus berikhtiar mewujudkan pembangunan berkeadilan melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh penjuru Aceh. Kita harus memastikan pendidikan yang terjangkau, tidak boleh ada masyarakat Aceh pada usia sekolah yang tidak mendapat layanan pendidikan,” tekad Nova.
Dengan kata lain, ujar Nova Iriansyah, dibutuhkan peran jajaran terkait untuk meningkatkan kepekaan yang lebih baik. Agar kesenjangan, problem dan tantangan, baik sebagai fenomena maupun fakta, dapat diidentifikasi dan diperkecil. “Kita patut bersyukur bahwa program dan kegiatan sebagai ikhtiar sudah mulai menunjukkan hasil yang positif,” ungkap Nova Iriansyah.
Ia menyebut beberapa indikasi keberhasilan antara lain; sebanyak 5.282 siswa calon mahasiswa asal Aceh dinyatakan lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2018. Jumlah ini mendudukkan Aceh pada “peringkat lima” sebagai provinsi paling banyak meloloskan siswa-siswinya dari SMA/SMK/MA dalam SNMPTN 2018 dan peringkat ketiga nasional penerima beasiswa bidik misi.
Nova juga menyebut bahwa peningkatan kompetensi guru melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan juga menunjukkan pergerakan peningkatan capaian. Pada 2015, hasil UKG menunjukkan peringkat kompetensi guru Aceh berada pada urutan 3 (tiga) terendah secara nasional.
Kemudian, pada 2016 Aceh menempati peringkat 23 nasional. Pada ahun 2017, mengacu data pengembangan keprofesian berkelanjutan/uji kompetensi guru yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kompetensi guru Aceh berada pada peringkat 15 nasional, naik dari tahun sebelumnya.
Dia menambahkan, bahwa Aceh patut berbangga atas keberhasilan 6 personel Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang memperoleh medali emas nasional, dua gelar juara harapan I dan satu gelar juara harapan II pada ajang lomba Guru Berprestasi (gupres) Nasional tahun 2018. “Ini adalah prestasi yang membanggakan. Kita berharap prestasi ini berimbas pada peningkaan mutu pendidikan Aceh,” ujarnya.
Nova mengingatkan satu hal yang harus menjadi perhatian semua pihak bahwa tidak ada prestasi yang didapat secara instant, semua melalui proses secara terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu langkah sinergi antarpenyelenggara kewenangan dalam melakukan gerakan inovatif untuk mempercepat perolehan target capaian yang telah dirumuskan.
Memangkas Mata Rantai Birokrasi
Masih banyak tugas dan tanggung jawab dalam membenahi pembangunan bidang pendidikan. Semua pihak harus bekerja lebih keras lagi agar dapat membenahi tingkat capaian indikator-indikator yang belum dicapai.
“Di tengah kebanggaan dan rasa syukur terhadap berbagai prestasi tersebut, kita juga harus terus berupaya meningkatkaEmbrio itu Dimulai dari Tugu Darussalam kualitas proses pembelajaran melalui perencanaan, pelaksanaan dan evalusi yang terukur,” harap Nova Iriansyah.
Agar hal itu dapat dicapai, kata Nova, para pihak terkait seperti siswa, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, manajemen penyelenggara dan masyarakat dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab sesuai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. “Dengan segala keterbatasan, kesempurnaan proses pembelajaran membutuhkan dukungan yang optimal.”
Untuk memacu percepatan pembangunan dan memangkas mata rantai birokrasi, kata Nova Iriansyah, Pemerintah Aceh sudah membentuk 20 cabang Dinas Pendidikan di kabupaten/kota yang menangani berbagai jenis permasalahan dan peningkatan mutu pendidikan.
Secara simultan, melalui unit kerja yang ada, Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kapasitas ribuan pendidik dan tenaga kependidikan. “Dengan kehadiran guru-guru yang memiliki kompetensi tinggi, kita berharap melahirkan output pendidikan berkreativitas dan memiliki kecerdasan tinggi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Nova Iriansyah.
Kontributor: [Bay/rel]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar